Twitter Dan Dampak Politik
Oleh:
Shashi Tharoor
Mantan Menteri Luar Negeri India, Wakil Sekretaris Jenderal PBB
Pada 4 Juli 2013, Narendra Modi, Ketua Menteri Gujarat dan calon dari partai oposisi yang disangka akan menjadi Perdana Menteri India, merupakan politikus yang paling banyak pengaruhnya di Twitter, dengan lebih dari 1,8 juta pengikut (mengalahkan saya yang lebih dulu lama berada di depan). Kemenangan Modi ini dirayakan para pendukung Partai BJP di segenap sudut Internet, dan mencetuskan banjir penilaian mengenai bertambah kuatnya pengaruh media sosial dalam dunia politik di India.
Empat tahun yang lalu, ketika saya untuk pertama kalinya memanfaatkan Twitter banyak politikus India meremehkan penggunaan media sosial. Tampaknya setiap pernyataan yang saya buat dikutip out of context dalam pers dan dibesar-besarkan menjadi kontroversi politik. Sebagai Ketua Partai BJP pada saat itu, Venkaiah Naidu sudah memperingatkan saya, "Terlalu banyak tweeting bisa berujung pada quitting (lepas jabatan)."
Pada September yang baru lalu, harian Economic Times melaporkan bahwa dihadapkan dengan risiko seperti itu, kebanyakan politikus muda India tidak memanfaatkan secara aktif situs jejaring sosial. Mereka yang punya akun yang aktif cuma memuat update secara sporadis dan tidak menarik.
Jurnalis-penyair Pritish Nandy, yang diwawancarai dalam artikel yang dimuat Economic Times, mengatakan bahkan dirinya sendiri punya lebih banyak pengikut daripada Perdana Menteri Manmohan Singh (yang hanya memiliki sekitar 95 ribu follower waktu itu). Mereka yang juga diwawancarai dalam artikel tersebut mengatakan tidak punya niat mengadopsi media sosial dalam waktu dekat ini.
Tapi laju diadopsinya media sosial dalam dunia politik meningkat begitu dramatis selama setahun terakhir ini. Di samping diadopsinya Twitter secara besar-besaran oleh BJP sekutu-sekutu Modi di jejaring sosial ini, termasuk ketua fraksi partai itu dalam parlemen, Sushma Swaraj, dan sejumlah pendukungnya yang terorganisasi politikus-politikus India yang terkemuka dari semua partai telah ikut bersama.
Sehari setelah dilantik sebagai presiden, Pranab Mukherjee mengumumkan akan membuka akun Facebook guna menerima dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Ketua Menteri Bengal Barat Mamata Banerjee mengasuh situs web yang populer dan dibaca luas serta ditambang setiap hari oleh outlet media tradisional. Begitu pula Omar Abdullah, Ketua Menteri Jammu, serta Kashmir, yang masih berusia muda, secara reguler berinteraksi lewat Twitter. Sedangkan Ashok Gehlot, ketua menteri Rajasthan yang lebih tua itu, serta ketua menteri Kerala Oommen Chandy, masing-masing telah juga membuat akun Facebook.
Lebih dari separuh anggota Dewan Menteri sekarang go online, demikian juga anggota Komisi Perencanaan, yang menerbitkan statistik itu, serta sebagian besar kantor-kantor pemerintah juga sudah menunjukkan kehadirannya di media sosial. Selama sembilan bulan terakhir ini jumlah pengikut Twitter perdana menteri telah mencapai tiga kali lipat hingga 660 ribu (lebih dari 50 persen di atas jumlah yang dicapai Nandy).
Isu-isu politik di India telah diangkat dan diperdebatkan dengan ramai secara reguler di seantero media sosial. Menteri Keuangan berbicara dengan publik mengenai anggaran, bukan di televisi, melainkan di situs jejaring sosial Google. Komisi Perencanaan, Menteri Perhubungan dan Jalan Raya, serta saya telah mengikuti jejaknya. Bahkan 12 persen penduduk India luasnya penetrasi Internet saat ini menjadikan India sebagai pasar online terbesar ketiga di dunia, dan yang paling cepat pertumbuhannya. Sesungguhnya, dalam arti banyaknya pengguna Internet, India diharapkan melampaui Amerika Serikat menjelang 2020.
Meski demikian, ada skeptisisme mengenal jangkauan dan dampak politik media sosial di India. Studi yang dilakukan baru-baru ini oleh IRIS Knowledge Foundation dan Internet and Mobile Association of India menunjukkan bahwa ada 160 daerah pemilihan (dari 543 daerah pemilihan yang diwakili dalam majelis rendah parlemen India yang dipilih rakyat) di mana margin of victory lebih kecil daripada jumlah pemilih di Facebook, atau lebih dari 10 persen penduduk yang berkiprah di Facebook. Menurut studi itu, menjelang pemilihan yang akan diadakan pada 2014, diperkirakan 80 juta penduduk India bakal memanfaatkan media social—suatu blok suara yang tidak mungkin bisa diabaikan para politikus.
Sebagai salah seorang politikus India yang pertama memanfaatkan media sosial saya berpendapat bahwa kesimpulan ini masih prematur. Saya tidak yakin dengan angka-angka yang diberikan, bahwa menang atau kalah dalam pemilihan di India bisa dilihat dari hasil penilaian yang tampak dalam media sosial saja.
Hanya sejumlah kecil dari 753 juta pemilih di India memanfaatkan media sosial dengan daerah pemilihan yang masing-masing terdiri atas sekitar dua juta orang, Twitter tidak banyak membantu mobilisasi politik. Berbeda dengan AS misalnya, Twitter tidak berguna untuk memobilisasi rapat raksasa atau bahkan pertemuan-pertemuan publik yang ramai.
Tapi, walaupun media sosial tidak bisa menggantikan kampanye yang konvensional, ia bisa membantu menentukan debat publik, karena media tradisional—surat kabar dan televisi, yang memang menjangkau sebagian besar pemilih—menambang dari jejaring sosial untuk memperoleh informasi mengenai dan dari para politikus. Dampak tidak langsung ini membuat media sosial menjadi suatu alat komunikasi yang mutlak perlu bagi seorang politikus. Ini pasti bahkan lebih penting bila pengembangan yang meningkatkan ketersediaan Internet dalam telepon seluler, dan tibanya layanan 4G, membuat akses media sosial lebih universal. Walaupun hanya 12 persen rakyat India menggunakan komputer, lebih dari 70 persennya punya ponsel, tapi tidak banyak di antara mereka saat ini mudah atau mampu menggunakannya untuk mengakses media sosial.
Bagaimanapun, tidak satu pun politikus yang demokratis harus menolak medium komunikasi yang baru ini, terutama yang interaktif walaupun beberapa diantara mereka tampaknya menganggap medium ini hanya sebagai perangkat PR atau hubungan masyarakat. Kemenangan yang dicapai Modi tidak banyak dirusak oleh tuduhan bahwa BJP telah menciptakan akun-akun "palsu" untuk meningkatkan jumlah para pengikutnya (dan, jika benar, ia menjadi bukti lagi bahwa Twitter sekarang benar-benar memainkan peran penting di India).
Sebutan Twitter itu sendiri pada mulanya terdengar aneh, dan bahkan banyak yang mengatakan bahwa ia bukan medium yang pantas digunakan seorang politikus yang serius. Tapi Google dan Yahoo! Juga pernah dianggap sebagai nama-nama yang lucu, keduanya sekarang merupakan kata-kata sehari-hari. Saya yakin bahwa sebagian besar politikus di negara-negara demokrasi abad ke-2l—termasuk India—akan ber-Twitter dalam waktu sepuluh tahun ini, dan mereka, seperti saya, yang sudah berada di depan melintasi tikungan. Cuma bisa bersyukur bahwa kita sudah berada di sana lebih dulu.
Sumber : Koran Tempo, 26 Agustus 2013